Reset Indonesia: Tersesat Setengah Abad

Tahun 1974, tragedi Malari (Malapetaka 15 Januari) terjadi. Mahasiswa turun ke jalan untuk menolak masuknya investasi Jepang ke Indonesia. Protes itu berhasil direda Pemerintahan Orde Baru. Setelahnya, kebijakan menarik investor untuk modal pembangunan terus berlangsung sampai terjadi krisis di tahun 1998 yang meruntuhkan Orde Baru.

Sejarah berulang. Tahun 2020, mahasiswa turun ke jalan untuk memprotes UU Cipta Kerja yang memberatkan kaum buruh. Bukannya mendukung, Presiden Jokowi malah memberi karpet merah dengan dalih yang sama—menarik investor untuk modal pembangunan. Apakah obsesi terhadap investasi akan kembali menghancurkan Indonesia?

Ada pola getir di setiap krisis. Perusahan-perusahaan yang pailit akan ditalangi oleh pemerintah untuk menggerakkan perekonomian yang terhenti. Dana talangan itu akan dilunasi pembayar pajak di masa depan—yaitu anak cucu kita kelak. Mereka yang buang air besar, kita yang menceboki.

Pola getir ini ada kaitannya dengan agenda global. IMF dan Bank Dunia sama-sama mempromosikan pasar bebas dan privatisasi sektor publik.

Demokrasi (yang lebih banyak maslahatnya) dan liberalisme (yang lebih banyak mudaratnya) sering disandingkan, padahal keduanya tidak saling berkaitan. Di era Soeharto, pemerintahan otoriter militeristik berhasil dikawinkan dengan ekonomi liberal yang ramah investasi asing. Jadi, tidak harus demokratis untuk menganut liberalisme dan tidak harus komunis untuk menganut sosialisme.

Banyak yang bilang kalau Indonesia di zaman Soeharto adalah proyek percontohan liberalisme gaya baru—neoliberalisme. Setelah Soekarno lengser, investasi asing mulai berdatangan. Konglomerasi dan kronisme semakin menjamur.

Indonesia harus mengubah haluan pembangunan sebelum terjerembab lagi seperti di tahun 1998.