Reset Indonesia: Kimia Kebahagiaan

Kesepuhan Ciptagelar masih memegang erat adat istiadatnya. Kehidupan mereka sederhana, namun jauh dari kemiskinan. Di saat pemerintah ramai-ramai menggaungkan swasembada beras, mereka sudah melakukannya sejak lama. Tidak ada jual-beli beras. Mereka punya sistem ketahanan pangan sendiri. Setiap panen, sepersepuluhnya disimpan di lumbung untuk persediaan jangka panjang. Hutan dan tanah milik bersama sehingga pemanfaatannya bisa diatur sedemikian rupa sesuai kebutuhan. Mereka memilih hidup harmonis dengan alam ketimbang berusaha mencapai kemakmuran semata. Mereka punya ukuran dan aturan sendiri. Ibarat komik Asterix, mereka seperti Galia di tengah wilayah kekuasan Romawi.

PDB (Produk Domestik Bruto) dipakai mayoritas negara di dunia untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, padahal pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kemakmuran yang sesungguhnya. Kemakmuran seharusnya menciptakan kebahagiaan dan kebahagiaan tidak bisa diukur dengan harta benda semata. Ada faktor-faktor lain yang tidak dicakup PDB seperti rasa aman, ikatan komunal, kelestarian alam dan budaya, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan keadilan sosial. Jika dirangkum, faktor-faktor itu bisa disebut juga kebahagiaan.

Di tingkat dunia, Finlandia dan Bhutan sering disebut sebagai negara paling bahagia di dunia. Mereka berbeda 180 derajat: yang satu sangat kaya, yang satu lagi amat miskin.

Bhutan bahkan punya ukuran sendiri: GNH (Gross National Hapiness). Kebahagiaan jadi prioritas pembangunan yang termaktub dalam konstitusi. Bhutan mungkin tidak punya kemewahan negara-negara maju, tapi mereka satu-satunya negara dengan cakupan hutan sampai 70% luas wilayah. Mereka bukan hanya carbon-neutral, tapi carbon-negative. Mereka hidup makmur dengan cara mereka sendiri meski PDB-nya di bawah Indonesia.

GNH mengilhami Indeks Kebahagiaan versi Gallup Poll—sebuah lembaga sensus internasional—yang diterbitkan tiap tahun. Finlandia selalu jadi nomor satu selama tujuh tahun berturut-turut. Negara ini punya corak ekonomi kapitalis dengan sentuhan sosial di mana pemerintah berperan aktif menjamin kesejahteraan warganya melalui pembiayaan yang diperoleh dari pungutan pajak yang tinggi—kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, tunjangan pensiunan dan pengangguran ditanggung oleh negara. Finlandia tidak sungkan memungut pajak tinggi karena mayoritas warganya sejahtera.

Bagaimana dengan Indonesia? Mengadopsi 100% kebijakan Finlandia atau Bhutan sama saja dengan bunuh diri. Kita belum mampu memungut pajak tinggi untuk menjamin kesejahteraan rakyat seperti Finlandia, namun membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi bisa diusahakan. Kita belum mampu merombak konstitusi dan mengadopsi GNH seperti Bhutan, namun melestarikan cakupan hutan yang luas dan keragaman hayatinya bisa diupayakan. Indonesia bisa mencontoh koperasi di Finlandia dan memberikan otonomi kepada daerah agar mandiri seperti Bhutan. Koperasi, federasi, dan desentralisasi adalah kunci.

Selain PDB, ada juga IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM melengkapi PDB dengan memasukkan aspek sosial dan lingkungan. Indonesia sudah mengadopsi indeks ini, namun jarang dipublikasikan. Kenapa? Karena rapornya merah. Pejabat kita lebih senang memakai PDB untuk mengelabui rakyat dengan keberhasilan semu.

Jika IPM terlalu sulit dicapai, Indonesia cukup mencontoh Kesepuhan Ciptagelar dan Bhutan saja.