Reset Indonesia: Gaji untuk Rakyat

Di Jembaran, Bali, warga bertransaksi melalui aplikasi yang dibangun di atas teknologi blockchain. Setiap kepala diberi jatah 24 poin yang setara Rp24.000 setiap harinya tanpa syarat dan ketentuan apa pun. Ini adalah upah yang diberikan cuma-cuma untuk memenuhi kebutuhan dasar. Istilah kerennya: Universal Basic Income (UBI).

Secara teori, jika setiap orang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, maka kemiskinan berhasil dientaskan. Jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, manusia akan bekerja untuk sesuatu yang lebih besar sehingga memberi manfaat bagi orang-orang di sekitarnya.

UBI adalah alternatif dari bantuan langsung tunai—yang sifatnya lebih mirip sumbangan daripada tanggung jawab pemerintah memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Hak rakyat atas kebutuhan dasar sudah sepatutnya tidak dijadikan komoditas politik yang diobral setiap pemilu. Tukang pos tidak melakukan selebrasi setelah mengantarkan surat karena itu memang sudah tugasnya.

UBI ini bukan tanpa cela. Bisa saja jatah yang diberikan cuma-cuma itu dibelanjakan untuk hal yang tidak-tidak. Dengan teknologi blockchain, setiap transaksi disiarkan ke seluruh pengguna supaya warga bisa saling percaya. Kepercayaan adalah mata uang yang tak ternilai harganya.

Di belahan dunia lain, Iran sudah mengadopsi UBI sejak tahun 2010 untuk mengganti subsidi energi dan pangan.

Proyek percontohan di Jembaran memperlihatkan hasil yang cukup menjanjikan dan mendapat respon positif dari masyarakat. Aplikasi ini menggunakan sistem yang terdesentralisasi sehingga warga bisa bertukar barang dan jasa secara suka rela tanpa ada pungutan biaya dari perantara.

Saya pribadi kurang setuju dengan UBI dan lebih cenderung ke sistem barter yang dilengkapi dengan mata uang agar mereka yang tidak punya barang dan jasa bisa ikut terlibat—ekonomi yang berfokus pada barang dan jasa, bukan alat tukar.